PerGub No. 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

0
20
Penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol   kesehatan  ditujukan  kepada :
a. perorangan;
b. pelaku usaha;
c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; dan
d. ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.  

Penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi :

a.       perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;

b.       sekolah/institusi pendidikan lainnya;

c.        tempat ibadah;

d.       stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;

e.       transportasi umum;

f.        kendaraan pribadi;

g.       toko, pasar  modern, dan pasar tradisional;

h.       apotek dan toko obat;

i.         warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;

j.         pedagang kaki lima/lapak jajanan;

k.        perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

l.         tempat pariwisata;

m.      fasilitas pelayanan kesehatan;

n.       area publik, tempat lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan orang di suatu tempat seperti tempat penyelenggaraan event, hajatan, pesta perkawinan, dan pertemuan sejenis lainnya; dan o.       tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi :

a.       Bagi perorangan :

1)       menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

2)       membersihkan tangan secara teratur;

3)       pembatasan interaksi fisik (Physical distancing); dan

4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

b.       Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :

1)       melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;

2)       melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;

3)       pengunjung dan karyawan wajib menggunakan masker;

4)       penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);

5)       upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan fasilitas umum;

6)       mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;

7)       mengatur waktu kunjungan;

1)       pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala;

2)       penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;

3)       menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;

4)       menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;

5)       melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempat/fasilitas umum;

6)       memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;

7)       mengupayakan pembayaran secara non tunai (cashless); dan

8)       Menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan.

b.       Bagi  ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :

1)       memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;

2)       menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja atau ruangan rapat;

3)       membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;

4)       membawa dan menggunakan hand sanitizer;

5)       melakukan pembatasan interaksi fisik (Physical distancing) minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat bekerja, mengikuti rapat/pertemuan;

6)       melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;

7)       memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;

8)       menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan

9)       meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

Setiap orang yang diwajibkan  isolasi  oleh Gugus Tugas Provinsi, dilarang keluar rumah sampai berakhirnya masa isolasi, kecuali untuk keperluan Konsultasi atau berobat ke Dokter.

Penumpang  Pesawat Udara dan Kapal Laut wajib melakukan Rapid Test dan/atau Swab PCR terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Rapid Test dan/atau Swab PCR yang diperlihatkan pada saat tiba di Bandar Udara dan Pelabuhan.

Penumpang Bus wajib melakukan Rapid Test dan/atau Swab PCR terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Rapid Test dan/atau Swab PCR yang diperlihatkan pada saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk penumpang Bus antar negara dan Terminal Kedatangan untuk penumpang Bus antar Provinsi.

Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus dilarang membawa penumpang yang hasil Rapid Test dan/atau Swab PCRnya Positif Covid-19.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Laboratorium PCR wajib mengirim sampel uji Swab PCR minimal 200 (dua ratus) per minggu yang disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang kesehatan.

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Setiap Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memasang himbauan yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan”di lingkungan kerjanya masing-masing.
Terhadap Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan umum, seperti Sistim Administrasi Satu Atap (SAMSAT), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Terminal orang/barang, Rumah Sakit, serta tempat pelayanan umum lainnya berkewajiban menyediakan sarana cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk ruang tunggu serta melakukan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, maka Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang keuangan daerah.  

SANKSI

(1)Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi.
(2)Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 bagi perorangan :
 teguran lisan atau teguran tertulis;
 kerja sosial selama 15 (lima belas) menit;
 denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
 dikarantina sampai keluarnya hasil Swab PCR.
 bagi  pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 teguran lisan atau teguran tertulis;
 denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 penghentian sementara operasional usaha;
 pencabutan ijin usaha; dan/atau
 apabila terdapat kluster keterjangkitan Covid-19 dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien Covid-19 tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab.
 c. bagi ASN :
 teguran tertulis; dan
 2) denda administratif berupa tidak dibayarkannya uang makan pada hari melakukan pelanggaran disiplin dan tidak diperkenankan memasuki seluruh kawasan kantor Pemerintah Daerah untuk melakukan urusan kedinasan.
 d. bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
 teguran lisan;
 teguran tertulis; atau
 kerja sosial.
(3)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
(4)Terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di luar lingkungan kantor, dikenakan sanksi yang bersifat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(5)
Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 8 ayat (5), dikenakan  sanksi :
 dilarang membawa penumpang dari luar daerah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
 denda administratif sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi Maskapai Penerbangan;
 denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi Operator Pelayaran; dan
 denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi Operator Bus.
(6)Setiap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)  dan ayat (4) yang tidak dapat menunjukkan hasil Rapid Test dan/atau Swab PCR akan dilakukan karantina dan apabila hasil Rapid Test dan/atau Swab PCRnya positif akan dilakukan isolasi masing-masing selama 14 (empat belas) hari di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang biayanya ditanggung/dibebankan kepada penumpang yang bersangkutan.

(7)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia  (POLRI) di daerah dan apabila melakukan pelanggaran dilaporkan kepada institusi masing-masing.
(8)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here